Bali Diserbu Desainer Iklan Asing Ilegal

 Bali dirundung masalah lantaran banyaknya pelaku usaha periklanan asing freelancer yang  tak berizin. Hampir 50 persen bisnis periklanan mereka kuasai padahal kueanya hanya 1 persen saja dari belanja iklan nasional.

Data itu dilontarkan Ketua Pengurus Daerah (Pengda) PPPI Bali, Roy Guritno Wicaksono, Selasa (15/2) dalam pertemuan menjelang Musyawarah Kerja Nasional PPPI di Denpasar. “Kue iklan di Bali kurang dari 1 trilyun,” ujarnya.

Geliat sektor pariwisata, kata dia,  membuat belanja iklan pariwisata tumbuh secara signifikan. Namun yang memprihatinkan ternyata sebagian iklan industri ini justru diambil oleh freelancer yang tak berizin. "Kita perkirakan market share perusahaan periklanan lokal dangan freelance hampir berimbang 60:40," katanya.

Manajemen hotel atau vila yang menggunakan manajemen atau pemilik asing, menurutnya,  lebih suka menggunakan jasa mereka.  "Mungkin ini masalah warna kulit dan rambut, mereka (pemasang iklan) lebih nyaman dengan sesama yang orang asing pula," sebutnya. Persoalan yang harus diangkat, menurutnya, para  freelancer itu  ini tidak mentaati aturan yang ada. "Kami menduga mereka juga tidak membayar pajak,” tegasnya.

Menanggapi masalah itu,  Managing Director Darmawan & Associates Yoke Darmawan yang sering menggunakan jasa freelancer  mengajak para praktisi periklanan lokal meningkatkan kapasitas dan  daya saing. "Iklan bukan hanya design, tapi juga soal konten, ekspektasi pasar dan proses yang matang," kata Yoke yang perusahaannya menjadi konsultan public relation dan marketing communication sejumlah hotelitu.

Ia setuju untuk dilakukan penertiban dan menilai desainer  lokal tidak kalah bagus dengan desainer asing. Namun ketika berhadapan dengan penjadwalan pekerjaan, pihak lokal umumnya kurang berdisiplin. Soal ketepatan selera  juga menjadi pertimbangan para klien karena  kebanyakan para pemilik properti di Bali yang orang asing juga. ROFIQI HASAN