Gendo Turun Gunung !

Aktivis kita yang dikira banyak orang sudah pensiun setelah menjadi pengacara profesional , ternyata masih turun gunung. Dialah Wayan Gendo Suardana. Nah yang dia hadapi pun adalah orang lama juga Frans Bambang Siswanto. Kemana ya akhir ceritanya?. Susah ditebak deh. Kayaknya proyek yang ditentang Gendo itu sudah jadi titah  SBY (yang pembakaran potretnya mengantar Gendo ke LP Krobokan). Meski menerabas RTRW Bali dan bisa gawat juga karena kawasan bali Selatan konon sudah over supply tapi siapa pula yang bisa menghadangnya. Gubernur Bali Mangku Pastika pun maju kena mundur kena kayaknya.  

Weh bikin pengantar kok panjang banget. Baca sendiri deh berita di bawah ini yang gak dimuat di mediaku  hua....hua... hua....
 

Rencana pembangunan Bali International  Park (BIP)  yang akan menjadi lokasi Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit 2013 mulai menuai penolakan. Senin (31/1), LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali menyampaikannya kepada DPRD Bali.

Rombongan WALHI yang dipimpin Ketua Dewan Pimpinan Daerah( DPD) Wayan Gendo Suardana langsung memenuhi ruang pertemuan dengan spanduk dan poster. Antara lain bertuliskan,”Jangan Jual Bali kepada Investor”, “Waspada Investor Adu Domba Bali vis Pusat”, “Tolak Intervensi Pembangunan Bali”, dll.

Kepada Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali Komang Kariyasa yang menerima mereka, Gendo menegaskan,proyek itu berbahaya bagi masa depan Bali. “Sudah jelas bahwa Jimbaran yang menjadi lokasi adalah kawasan Bali Selatan yang sudah jenuh dengan fasilitas wisata. Kami curiga proyek ini akal-akalan investor,” tegasnya. Lagipula bila tujuannya adalah untuk pertemuan internasional, menurutnya, kawasan Bali Tourism Development Centre (BTDC) selama ini sudah menjadi lokasi yang tepat dan tidak pernah ada keluhan.

Pembangunan di kawasan itu juga akan bertentangan dengan Peraturan Daerah  No. 16 Tahun 2009 tentang rencana umum tata ruang wilayah (RTRW) Bali yang mengarahkan pembangunan kawasan wisata keluardari Bali Selatan. Apalagi, sebelumnya Departemen Kebudayaan dan Pariwisata telah melansir adanya kelebihan kamar hotel hingga 9.800 kamar di kawasan itu. Selain itu , masalah ketersediaan air dan lsitrik juga menjadi ancaman.

Menanggapi penolakan itu Kariyasa menegaskan, sampai saat ini DPRD Bali belum mendapat informasi yang detail mengenai BIP. “Kami baru sebatas membaca di koran,” ujarnya. Namun dia sepakat, proyek itu tidak boleh menjadi pembenaran untuk melakukan revisi Perda Tata Ruang yang telah disahkan dan menjadi dasar pembangunan wilayah bali.

Setelah didesak oleh WALHI Bali, DPRD setuju untuk memanggil investor yang membangun proyek itu serta pihak-pihak yang terkait termasuk Pemerintah Provinsi Bali.Mereka juga berjanji untuk mengundangh  WALHI dalam pertemuan itu. Dia menjamin, pihaknya akan menolak segala tawaran dari pihak investor untuk memuluskan proyek tersebut.

BIP sendiri sebelumnya pada pekan lalu  telah dipaparkan oleh pihak Kementerian Budpar bersama pihak PT Jimbaran Hijau yang dipercaya sebagai kontraktor. Disebutkan bahwa kawasan itu akan dibangun di atas lahan sekitar 250 hektar. Di lokasi tersebut akan dibangun berbagai fasilitas yakni komplek kediaman para kepala negara seluas 17 hektar, convention center seluas 3 hektar serta fasilitas penunjang lainnya seperti international clinic, art market, gallery, food center, resort, hotel dan lainnya.

Sedangkan convention center akan dibangun dalam ukuran yang lebih besar, yakni terdiri atas assembly hall berkapasitas 10.000 seats, plenary hall berkapasitas 2.500 seats, world trade and commerce center
yang dilengkapi exhibition hall and permanent exhibition pavilions, serta world culture centre. Di dalam kawasan tersebut juga akan dibangun sebuah menara perdamaian yang akan ditargetkan akan menjadi
ikon perdamaian di Bali. Total dana untuk membangun seluruh fasilitas yang ada diperkirakan mencapai Rp 280 juta dolar.  ROFIQI HASAN